DEMOKRASI

1. Konsep Demokrasi

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government by the peope. Demos berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan.

Demokrasi yang dianut Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan yang berbeda. Tetapi yang tdak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat didalam Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang mencantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu :

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).
2. Sistem Konstitusional, pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan dua istilah Rexhtsstaat dan sitem konsitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum di amandemen ialah demokrasi konstitusional. Disamping itu corak khas demokrasi indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

1. Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaanya dan tidak di benarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu di batasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu di selenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termanshur berbunyi sebagai berikut, “Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, dan manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula.

Biarpun demokrasi baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujud yang kongkret, tetapi ia sebenarnya sudah berkembang di Eropa Barat dalam abat ke-15 dan ke-16. Maka dari itu, wajah demokrasi abad ke-19 menonjolkan beberapa asas yang dengan susah payah telah dimenangkannya. Tetapi demokrasi tidak merupakan suatu yang statis, dan dalam abat ke-20, terutama sesudah Perang Dunia II, negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama.

1. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dimana kepemimpinanya cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta national building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator.

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat di bagi dalam empat masa, yaitu :

1. Masa Republik Indonesia I (1945-1959), yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan dinamakan Demokrasi Parlementer.
2. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasanya, dan menunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.
3. Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
4. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa Reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III

    BENTUK-BENTUK DEMOKRASI

   Menurut Torres

   Menurut seorang ahli bernama Torres, mengemukakan bahwa demokrasi dapat diklasifikasikan berdasarkan dua pendekatan yakni : formal democracy dan substansive democracy. Dua pendekatan ini merujuk kepada proses berjalannya demokrasi itu sendiri, yang dapat dibuktikan dari pelaksanaan demokrasi di negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi.
   
   Torres menyatakan bahwa terdapat 2 bentuk demokrasi, yaitu sebagai berikut :
   Sistem Predential

Sistem predential (predensial) menitikberatkan pada penyelenggaraan pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung yakni melalui pemilihan umum (pemilu). Hal ini karena dengan dipilihnya seorang presiden secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, maka presiden terpilih tersebut akan mendapatkan mandat secara langsung oleh seluruh warga negara/rakyatnya.

Dalam sistem predential ini presiden memiliki 3 peranan, yakni :

1. kepala negara
2. kepala/penguasa lembaga eksekutif
3. simbol kepemimpinan negara

Adapun contoh negara yang menjalankan sistem presidential ini adalah Amerika Serikat (USA) dan Indonesia.

• Sistem Parlementer

Sistem parlementer menggunakan dan melaksanakan campuran dari dua konsep yakni kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer kepala negara adalah seorang raja/ratu atau presiden, sedangkan kepala eksekutif adalah seorang perdana menteri. Adapun contoh negara yang menjalankan sistem parlementer ini yakni Inggris dan India.

Berdasarkan Keterkaitan Interaksi Antar Organisasi Negara

Demokrasi terdiri dari bermacam-macam bentuk yang dikategorikan atas berbagai sudut pandang. Salah satu sudut pandang dari pembagian demokrasi adalah perhatian dan pengawasan terhadap interaksi yang terjadi antara satu organisasi dengan organisasi lainnya dalam suatu pemerintahan negara, serta keterkaitan antar organisasi tersebut antar satu sama lain. Adapun bentuk demokrasi berdasarkan interaksi dan keterkaitan antar organisasi negara, yaitu sebagai berikut :

• Sistem Referendum (Pengawasan Langsung oleh Rakyat)

   Sistem referendum ini ditandai dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap tugas badan legislatif (lembaga perwakilan rakyat). Pengawasan oleh rakyat tersebut dilakukan dalam bentuk referendum atau pemungutan suara rakyat secara langsung tanpa campur tangan badan legislatif.

  
  Sistem referendum ini terbagi menjadi 2 jenis, antara lain :
1. Referendum Obligatoire (Referendum Wajib)
Referendum obligatoire dilakukan untuk menentukan suatu peraturan atau undang-undang yang baru. Suatu peraturan atau undang-undang yang baru dapat diberlakukan hanya apabila telah mendapatkan persetujuan dari warga negara/rakyat yakni melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa campur tangan badan legislatif.


2. Referendum Fakultatif (Referendum yang Tidak Wajib)
Referendum fakultatif dilakukan untuk menentukan keberlangsungan suatu peraturan atau undang-undang. Referendum fakultatif dilaksanakan untuk mengkaji dan menentukan tentang suatu peraturan atau undang-undang yang sedang berlaku apakah bisa tetap digunakan/diberlakukan atau tidak. Atau apakah perlu adanya suatu perbaikan (revisi) terhadap peraturan dan undang-undang tersebut.

Sistem referendum memiliki kelebihan yakni rakyat berkuasa penuh atas berlaku, adanya perbaikan ataupun pembatalan suatu peraturan dan undang-undang. Adapun contoh negara yang menggunakan bentuk demokrasi sistem referendum ini adalah Swiss.

Menurut Torres

Menurut seorang ahli bernama Torres, mengemukakan bahwa demokrasi dapat diklasifikasikan berdasarkan dua pendekatan yakni : formal democracy dan substansive democracy. Dua pendekatan ini merujuk kepada proses berjalannya demokrasi itu sendiri, yang dapat dibuktikan dari pelaksanaan demokrasi di negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi.

Torres menyatakan bahwa terdapat 2 bentuk demokrasi, yaitu sebagai berikut :

• Sistem Predential

Sistem predential (predensial) menitikberatkan pada penyelenggaraan pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung yakni melalui pemilihan umum (pemilu). Hal ini karena dengan dipilihnya seorang presiden secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, maka presiden terpilih tersebut akan mendapatkan mandat secara langsung oleh seluruh warga negara/rakyatnya.

Dalam sistem predential ini presiden memiliki 3 peranan, yakni :

1. kepala negara
2. kepala/penguasa lembaga eksekutif
3. simbol kepemimpinan negara

Adapun contoh negara yang menjalankan sistem presidential ini adalah Amerika Serikat (USA) dan Indonesia.

• Sistem Parlementer

Sistem parlementer menggunakan dan melaksanakan campuran dari dua konsep yakni kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer kepala negara adalah seorang raja/ratu atau presiden, sedangkan kepala eksekutif adalah seorang perdana menteri. Adapun contoh negara yang menjalankan sistem parlementer ini yakni Inggris dan India.

Berdasarkan Keterkaitan Interaksi Antar Organisasi Negara

Demokrasi terdiri dari bermacam-macam bentuk yang dikategorikan atas berbagai sudut pandang. Salah satu sudut pandang dari pembagian demokrasi adalah perhatian dan pengawasan terhadap interaksi yang terjadi antara satu organisasi dengan organisasi lainnya dalam suatu pemerintahan negara, serta keterkaitan antar organisasi tersebut antar satu sama lain. Adapun bentuk demokrasi berdasarkan interaksi dan keterkaitan antar organisasi negara, yaitu sebagai berikut :

• Sistem Referendum (Pengawasan Langsung oleh Rakyat)

Sistem referendum ini ditandai dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap tugas badan legislatif (lembaga perwakilan rakyat). Pengawasan oleh rakyat tersebut dilakukan dalam bentuk referendum atau pemungutan suara rakyat secara langsung tanpa campur tangan badan legislatif.

Sistem referendum ini terbagi menjadi 2 jenis, antara lain :
1. Referendum Obligatoire (Referendum Wajib)
Referendum obligatoire dilakukan untuk menentukan suatu peraturan atau undang-undang yang baru. Suatu peraturan atau undang-undang yang baru dapat diberlakukan hanya apabila telah mendapatkan persetujuan dari warga negara/rakyat yakni melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa campur tangan badan legislatif.

2. Referendum Fakultatif (Referendum yang Tidak Wajib)
Referendum fakultatif dilakukan untuk menentukan keberlangsungan suatu peraturan atau undang-undang. Referendum fakultatif dilaksanakan untuk mengkaji dan menentukan tentang suatu peraturan atau undang-undang yang sedang berlaku apakah bisa tetap digunakan/diberlakukan atau tidak. Atau apakah perlu adanya suatu perbaikan (revisi) terhadap peraturan dan undang-undang tersebut.
Sistem referendum memiliki kelebihan yakni rakyat berkuasa penuh atas berlaku, adanya perbaikan ataupun pembatalan suatu peraturan dan undang-undang. Adapun contoh negara yang menggunakan bentuk demokrasi sistem referendum ini adalah Swiss.

Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

A. Situasi NKRI Terbagi dalam Periode-Periode

Periode yang dimaksud tersebut adalah yang berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Neara. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara berkembang berdasarkan situasi yang dihadapi oleh penyelenggara kekuasaan. Periode-periode tersebut adalah sebagai berikut:

• Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai tahun 1965 disebut periode lama atau Orde Lama.
• Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode baru atau Orde Baru.
• Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi. 

Perbedaan periode tersebut terletak pada hakikat yang dihadapi. Pada periode lama bentuk yang dihadapi adalah "ancaman fisik" berupa pemberontakan dari dalam maupun ancaman fisik dari luar oleh tentara Sekutu, tentara kolonial Belanda, dan tentara Dai Nipon.

Sedangkan pada periode baru dan periode reformasi bentuk yang dihadapi adalah "tantangan" yang sering berubah sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman. Perkembangan kemajuan ini mempengaruhi perilaku bangsa dengan tuntutan-tuntutan hak yang Iebih banyak. 

Pada situasi ini yang dihadapi adalah tantangan non fisik, yaitu tantangan pengaruh global dan gejolak sosial. Berdasarkan situasi pada periode yang berbeda ini, landasan-landasan hukum yang digunakan untuk melaksanakan bela negara pun berbeda. 

B. Pada Periode Lama Bentuk Ancaman yang Dihadapi adalah Ancaman Fisik

Ancaman yang datangnya dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, menumbuhkan pemikiran mengenai cara menghadapinya. Pada tahun 1954, terbitlah prbduk Undang-Undang tentang Pokok-pokok Perlawanan Rakyat (PPPR) dengan Nomor: 29 Tahun 1954. 

Realisasi dari produk undang-undang ini adalah diselenggarakannya Pendidikan Pendahuluan Perlawanan Rakyat (PPPR) yang menghasilkan organisasi-organisasi perlawanan rakyat pada tingkat pemerintahan desa, OPR, yang selanjutnya berkembang menjadi organisasi keamanan desa, OKD. 

Di sekolah-sekolah terbentuk organisasi keamanan sekolah, OKS. Dilihat dari kepentingannya, tentunya pola Pendidikan yang diselenggarakan akan terarah pada fisik, teknik, taktik, dan strategi kemiliteran. 

C. Periode Orde Baru dan Periode Reformasi

Ancaman yang dihadapi dalam periode-periode ini berupa tantangan non fisik dan gejolak sosial. Untuk mewujudkan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tidak terlepas dari pengaruh Iingkungan strategis baik dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, bangsa Indonesia pertama-tama perlu membuat rumusan tujuan bela negara.

Tujuannya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Untuk mencapai tiijuan ini, bangsa Indonesia perlu mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang wilayah negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa. 

Mereka juga perlu memahami sifat ketahanan bangsa atau ketahanan nasional agar pemahaman tersebut dapat mengikat dan menjadi perekat bangsa dalam satu kesatuan yang utuh. Karena itu, pada tahun 1973 untuk pertama kalinya dalam periode baru dibuat Ketetapan MPR dengan Nomor: IV/MPR/1973 tentang GBHN, di mana terdapat muatan penjelasan tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Sesuai dengan perkembangan kemajuan dari periode ke periode da.n adanya muatan tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam GBHN, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pokok-pokok Perlawanan Rakyat dipandang tidak dapat lagi menjawab kondisi yang diinginkan.

Karena itu, pada tahun 1982 UU No.39/ 1954 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Realisasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 adalah diselenggarakannya Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) melalui obyek dan sasaran di lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan pendidikan. 

Agar penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) dapat menjadi pedoman di lingkungan pendidikan, bahan ajaran dibuat dalam tahapan, yaitu tahap awal PPBN diberikan pada sekolah Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Umum (SMU) dan tahap lanjutan PPBN diberikan kepada mahasiswa. Tahap lanjutan ini bertitik berat pada pemahaman bela negara secara filosofi. Tahapan ini disebut Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Tahap Lanjutan. 

Penegasan secara hukum Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) ini adalah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang ini, antara lain pada pasal 39, mengatur kurikulum pendidikan, termasuk kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan adalah:

• Hubungan antara negara dan warga negara, hubungan antarwarga negara, dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
• Pendidikan kewiraan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. 

Pendidikan kewarganegaraan ini merupakan mata kuliah wajib dalam membentuk kepribadian warga negara.
Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus terus ditingkatkan guna menjawab tantangan masa depan, sehingga para alumni memiliki semangat juang dan kesadaran Bela Negara yang tinggi sesuai bidang profesi masing-masing demi tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Perguruan tinggi perlu mendapatkan Pendidikan Kewarganegaraan karena perguruan tinggi sebagai institusi ilmiah bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, perguruan tinggi sebagai instrumen nasional bertugas sebagai pencetak kader-kader pemimpin bangsa.

Pendidika Kewarganegaraan di perguruan tinggi memberikan pemahaman filosofis dan meliputi pokok-pokok bahasan: Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan Strategi Nasional (Polstranas).

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1.Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaaraan dan Kompetensi yang Diharapkan

   Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia – yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan , kemudiaan dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan- kondisi dan  tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai ini dilandasi oleh jiwa,tekad,dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara kesatuan RI dalam wadah nusantara.

   Semangat perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah telah terbukti pada perang kemerdekaan 17 Agustus 1945.Semangat perjuangan bangsa tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkorban . Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai nilai perjuangan bangsa Indonesia.

   Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotic serta menumbuhkan kekuatan,kesanggupan,dan kemauan yang luar biasa . Semangat perjuangan bangsa inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara kesatuan RI. Di samping itu,nilai-nilai perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkan setiap permasalahan dalam bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara serta sudah terbukti keandalannya.

  Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan fisik merebut,mempertahankan,dan mengisi kemerdekaan telah  mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis . Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi.

  Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional,Negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan perpolitikan,perekonomian,social budaya serta pertahanan,dan keamanan global.Kondisi ini akan menumbuhkan berbagai konflik kepentingan,baik antara Negara maju dan Negara berkembang.Antara Negara berkembang dan lembaga internasional,maupun antarnegara berkembang. Di samping itu,isu global yang meliputi demokratisasi,hak asasi manusia,dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi keadaan nasional.

  Globalisai yang juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang informasi,komunikasi,dan transportasi,membuat dunia menjadi transparan seolah olah menjadi sebuah kampong tanpa mengenal batas Negara .Kondisi ini menciptakan struktur baru,yaitu struktur global.Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara di Indonesia,serta akan memperngaruhi pola pikir,sikap,dan tindakan masyarakat Indonesia.Pada akhirnya,kondisi tersebut akan mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa Indonesia.

  Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan,kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Perjuangan ini pun  dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia , sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara,sikap dan perilaku yang cinta tanah air,dan  mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela Negara demi tetap utuh dan tegak nya Negara kesatuan RI.

  Perjuangan non fisik sesuai bidang profesi masing-masing tersebut memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga Negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendikiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

2.Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan

                

   Kompetensi secara singkat diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas yang berkewenangan untuk menentukan sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar mampu melaksanakan tugas dalam bidang tertentu.

  Kompetensi lulusan pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari seorang warga negara dalam hubungan dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi Filsafat Pancasila, menerapkan Konstitusi Negara dalam kehidupan sehari-hari serta Geopolitik Indonesia dan Geostrategi Indonesia.

  Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang:

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai filsafat hidup bangsa dan negara.

b. Berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur serta berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Berjiwa nassionalisme yang kuat, mengutamakan persatuan dan kesatuan mengatasi kelompok dan seseorangan.

d. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara serta sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

e. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

   Dengan dasar lima perilaku di atas dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang diterapkan pada pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk memperluas cakrawala berpikir para mahasiswa sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai pejuang bangsa dalam usaha menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional.

    Pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin nasional di masa mendatang yang memiliki kemampuan sebagai berikut:

- Mampu menghayati dan mengimplementasikan filsafat Pancasila dan Konstitusi negara Indonesia.

- Mampu memahami geopolitik dan geostrategi.

   Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendidikan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

    Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus terus menerus ditinggkatkan guna menjawab tantangan masa depan, sehingga para alumni memiliki semangat juang dan kesadaran bela negara yang tinggi sesuai bidang profesi masing-masing demi tetap tegak dan utuhnya NKRI.

   Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memberikan pemahaman filosofis yang meliputi pokok-poko bahasan mengenai: Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, Hak Asasi Manusia, Geopolitik dan Geostrategi. Pokok bahasan ini sesuai dengan tuntutan zaman yang terus berkembang.

Pengertian Negara

Kita langsung saja ke poin utama pembahasan yaitu bagaimana pengertian negara menurut para ahli dan pengertian negara secara umum.

Menurut penulis, negara adalah organisasi besar yang memiliki dua jenis kelompok utama yaitu pengurus organisasi dan anggota biasa. Pengurus organisasi tersebut dinamakan pemerintah sedangkan anggota biasa adalah warga negara.

Seperti organisasi pada umumnya, pengurus organisasi dipilih dari anggota biasa yang ada dan dipilih oleh anggota biasa. Itulah mungkin dinamakan demokrasi.

Bagaimana tanggapan para ahli (orang yang menghabiskan waktunya dalam ilmu kenegaraan dan filsafat)? Mari simak dibawah ini.

Pendapat Para Ahli Tentang Negara

                          

Mari kita liat dari ahli yang menurut saya paling tua dari contoh yang akan saya berikan. Beliau adalah Aristoteles (384-322 SM), SM itu sebelum Masehi.

Menurut Aristoteles negara adalah persekutuan politik untuk mencapai kehidupan yang sebaik baiknya.

Bagaimana pendapat ahli lainnya setelah munculnya istilah negara dalam sejarah dunia. Berikut tanggapan mereka:

• Hans Kelsen, seorang ahli tata negara mengatakan bahwa pengertian negara adalah (The notion of a state is) suatu susunan pergaulan hidup (is an association of life) tanpa adanya suatu paksaan (without any coercion).
• R. Kranenburg, seorang sosialis dan ahli tata negara serta sejarawan menyebutkan bahwa pengertian negara adalah suatu organisasi kekuasaan (The definition of a state is an organization of power) yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa (created by a group of people called a nation). Jadi Kranenburg menjelaskan bahwa suatu bangsa lah yang menciptakan negara, dibutuhkan adanya ikatan yang besar yaitu bangsa untuk membentuk suatu negara.
• Jean Bodin, seorang politikus serta ahli tata negara dari Francis, menggambarkan  bahwa pengertian negara adalah suatu persekutuan dari keluarga yang dipimpin seorang pemimpin (The state is a partnership of a leader-led family) menggunakan akal sehat dan berdaulat (using common sense and sovereignty) . Jean Bodin memang dikenal dengan teori tentang kedaulatan yang dikembangkannya. Serta teori ini jangan dianggap enteng, ada beberapa negara yang memang tercipta karena hal seperti itu.
• George Jellinek, seorang ahli tata negara Jerman dan seorang filsul, menerangkan bahwa definisi negara adalah (The definition of a state is)  adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia (the power organization of a group of people) yang telah berkediaman di wilayah tertentu (who have settled in a particular area).
• Georg Wilhelm Friedrich Hegel, seorang filsuf idelisme  Jerman, berpendapat bahwa pengertian negara merupakan organisasi kesusilaan (The notion of the state is an organization of decency) yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual (that emerges as a synthesis of individual independence) dan kemerdekaan universal   (universal independence). Memang sangat jelas penggambaran pengertian negara menurut Hegel ini.
• Roger F. Soltau, mengatakan bahwa definisi negara adalah alat atau wewenang yang mengatur (The notion of a state is an instrument or authority that regulates) atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat (controls a common problem on behalf of the community). Beliau memang seorang sosiolog, sehingga pengertian negara menurut Roger F. Soltau ini dihubungkan denga masyarakat.
• Pengertian Negara Menurut Prof Mr. Soenarto menyatakan (Understanding State According to Prof. Mr. Soenarto states) negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu (that the state is a community organization that has a certain region) , di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan (where the state power is fully applicable as a sovereignty).
• Pengertian Negara Menurut Prof R. Djokosoetono berpendapat bahwa pengertian negara adalah (The notion of a state) suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia (is a human organization or a collection of people) yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama (who are under a common government).

Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

                 

Hal yang pertama kali kalian harus ketahui adalah pengertian hak dan kewajiban. Apa sih pengetiannya?

Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak.Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.

Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Tergantung situasinya. Sebagai warga negara kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik.

Perlu temen-temen ketahui bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau gak seimbang bisa terjadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum.

Selanjutnya ada beberapa contoh hak dan kewajiban warga negara dan pasal-pasalnya.

Contoh hak warga negara :

1. Berhak mendapat perlindungan hukum (pasal 27 ayat (1))
2. Berhak mendapakan pekerjaan dan penghidupan yang layak. (pasal 27 ayat 2).
3. Berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. (pasal 28D ayat (1))
4. Bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercayai. (pasal 29 ayat (2))
5. Berhak memperleh pendidikan dan pengajaran.
6. Memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dantulisan sesuai undang-undang yang berlaku. (pasal 28)

Contoh kewajiban warga negara :

1. Wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh. (asal 30 ayat (1) UUD 1945)
2. Wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (UUD 1945)
3. Wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
4. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. (pasal 28J ayat 1)
5. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. (pasal 28J ayat 2)
6. Tiap negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. (pasal 28)

Dalam Undang-Undangan Dasar 1945 ada pasal yang mencantumkan mengenai hak dan kewajiban, seperti :

• Pasal 26, ayat (1) – yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
• Pasal 27, ayat (1) – segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
• Pasal 28 – kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
• Pasal 30, ayat (1) – hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Wujud Hubungan Warga Negara dan Negara

Supaya dapat terwujudnya hubungan antara warga negara dengan negara yang baik maka diperlukan beberapa peran. Peranan ini adalah tugas yang dilakukan sesuai kemampuan yang dimiliki tiap individu.

Dalam UUD 1945 pasal 27 – 34 disebutkan banyak hal mengenai hak warga negara indonesia seperti :

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Hak membela negara
3. Hak berpendapat
4. Hak kemerdekaan memeluk agama
5. Hak mendapatkan pengajaran
6. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
7. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial
8. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial

Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah :

• Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan
• Kewajiban membela negara
• Kewajiban dalam upaya pertahanan negara

Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, anatara lain sebagai berikut :

1. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah
2. Hak negara untuk dibela
3. Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
4. Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum yang adil
5. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
6. Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
7. Kewajiban negara meberi jaminan sosial
8. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah

Sebenarnya masih ada banyak sekali contoh dan wujud hubungan negara dengan warga negara yang tercantum dalam UUD 1945, temen-temen bisa baca tuh buku undang-undangnya.

Contoh Kasus

1.      Menaati Hukum Lalu Lintas

Judul kasus diatas bener-bener kontroversial, kita bisa bertanya kepada diri sendiri apakah kita sudah menaati peraturan lalu lintas yang ada? Kebanyakan pelajar memakai sepeda motor demi memudahkan perjalanan hidup (cie) mereka ke sekolah. Memang terasa kemudahannya, namun kita telaah lagi. Apakah kita sudah punya SIM?

2.Membayar Pajak

               

Coba perhatikan apakah orang-orang sekitar kita sudah membayar pajak yang sudah ada ketentuannya dalam UUD. Setiap orang yang tertanggung harus dan wajib membayar pajak sesuai ketentuannya. Kalau gak bayar pajak, apa kata dunia?

3.Perlindungan Hukum

                      

Sebagai salah satu warga negara Indonesia kita diberi hak akan jaminan perlindungan hukum, mungkin beberapa dari kita sudah merasakan hak tersebut dengan baik. Namun ada juga yang belum. Seperti penanganan beberapa kasus kriminal yang tidak cepat tanggap.

 

LandasanHukumPendidikan Kewarganegaraan

                   

1.UUD 1945

a. Pembukaan UUD 1945, alinea kedua dan keempat (cita-cita, tujuan dan aspirasi Bangsa Indonesia tentang kemerdekaanya).

b. Pasal 27 (1), kesamaan kedudukan Warganegara di dalam hukum dan pemerintahan.

c. Pasal 27 (3), hak dan kewajiban Warganegara dalam upaya bela negara.

d. Pasal 30 (1), hak dan kewajiban Warganegara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

e. Pasal 31 (1), hak Warganegara mendapatkan pendidikan.

2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

    Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membangun dan menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang mencintai tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuaan dan teknologi serta seni.

   Dangan hal berbeda bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung  jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai perilaku yang:

1.      Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.

2.      Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masnyarakat berbangsa dan bernegara.

3.      Rasional, dinamis, dan sabar akan hak dan kewajiban warga negara.

4.      Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.

5.      Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

Melalui pendidikan Kewarganegaraan , Rakyat Republik indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang di hadapi oleh masyarakat , bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan nasional seperti yang di gariskan dalam pembukaan UUD 1945.

Deskripsi Hewan Gorila

Gorila adalah hewan yang pastinya tidak asing bagi manusia. Ya, hewan primata ini memiliki penampilan yang mudah dikenali berkat tubuhnya yang besar & berwarna gelap. Walaupun penampilannya terkesan garang & mengerikan, gorila bukanlah hewan yang perlu ditakuti oleh manusia karena hewan ini hanya memakan tumbuhan. Gorila juga memiliki sifat pemalu & cenderung menghindari konflik dengan makhluk di luar spesiesnya, kecuali kalau diganggu lebih dulu.

Ada 2 spesies gorila yang sudah teridentifikasi manusia & semuanya berada di Benua Afrika. Kedua spesies tersebut adalah gorila barat (western gorilla; Gorilla gorilla / Troglodytes gorilla) yang habitat aslinya ada di Afrika Tengah bagian barat, serta gorila timur (eastern gorilla; Gorilla beringei) yang habitat aslinya ada di pelosok Afrika Tengah bagian timur. Dalam tangga klasifikasi ilmiah, semua spesies gorila termasuk dalam genus Gorilla. Nama "gorilla" sendiri berasal dari bahasa Yunani "gorillai" yang berarti "suku wanita berambut" untuk menggambarkan penampilan gorila yang memang berambut lebat.

Gorila bisa berdiri dengan memakai kedua kakinya. Namun sebagai akibat dari tubuhnya yang besar & berat, gorila lebih sering berjalan dengan memakai lengan & kakinya sekaligus di mana bagian lengan yang digunakan oleh gorila untuk menapak tanah adalah bagian luar kepalan tangannya. Gorila juga bisa memanjat pohon dengan memakai telapak tangan & kakinya yang berjari panjang. Dan seperti halnya manusia, masing-masing gorila memiliki sidik jari yang polanya berbeda satu sama lain.

Seluruh tubuh gorila diselubungi oleh rambut lebat berwarna hitam / biru gelap, kecuali di bagian wajah, telapak tangan, telapak kaki, dada, & perutnya yang kebetulan juga berwarna hitam. Ketika gorila memasuki usia 14 tahun, rambut di bagian punggungnya berubah warna menjadi putih sehingga gorila kerap dikenal pula dengan sebutan "punggung perak" (silverback). Spesies gorila barat rambutnya cenderung lebih pendek & berwarna lebih kecoklatan dibandingkan dengan spesies gorila timur.

Makanan utama gorila adalah tumbuhan dengan tipe makanan yang berbeda antar spesies. Jika makanan utama gorila barat adalah buah-buahan, maka makanan utama gorila timur adalah dedaunan. Gorila menghabiskan 30% waktu hariannya untuk makan, 30% untuk berjalan-jalan, & 40% untuk beristirahat. Sebagai akibat dari ukurannya yang besar, gorila tidak memiliki banyak musuh alamiah. Namun gorila yang masih kecil rentan diserang oleh hewan pemangsa semisal macan tutul.



MENYUKAI HIDUP BERKELOMPOK

Gorila adalah hewan sosial yang hidup membentuk kelompok kecil. Ada 2 macam kelompok yang dibentuk oleh gorila : kelompok berisi 1 gorila jantan & beberapa gorila betina beserta anak-anaknya, serta kelompok yang seluruh anggotanya adalah gorila jantan yang belum kawin. Jumlah anggota dalam 1 kelompok gorila bisa mencapai 15 ekor. Jika gorila jantan yang menjadi pemimpin kelompok beranggotakan gorila betina & anakan mati, maka gorila jantan yang lebih muda akan menggantikan posisinya. Alternatifnya, betina beserta anak-anaknya akan berkelana mencari kelompok baru.

Bayi gorila & induknya. (Sumber)

Gorila tidak memiliki musim kawin yang spesifik & bisa melakukan perkawinan kapan saja. Seperti halnya manusia, gorila betina juga mengalami menstruasi yang siklusnya terjadi setiap 28 hari sekali. Jika gorila betina sudah melakukan perkawinan dengan pejantan, gorila betina akan memasuki periode kehamilan selama 9 bulan. Jumlah bayi yang dikeluarkan gorila betina sekali melahirkan adalah 1 ekor. Betina lalu menyusui & mengasuh bayi gorila hingga usia 4 tahun.

Gorila muda memasuki usia kematangan seksual pada usia 10 tahun. Di alam liar, usia rata-rata gorila mencapai 40 tahun. Sementara dalam penangkaran, usia maksimal gorila bisa lebih panjang lagi alias mencapai 54 tahun. Gorila jantan berukuran lebih besar daripada gorila betina. Jika gorila jantan bisa tumbuh hingga setinggi 175 m & seberat 180 kg, maka gorila betina hanya memiliki tinggi maksimal 125 cm & bobot maksimal 90 kg - menjadikan gorila sebagai hewan primata terbesar di dunia yang masih hidup.

Gorila bukanlah hewan yang berbahaya bagi manusia, namun gorila tetap diburu secara sengaja oleh manusia karena berbagai alasan. Alasan utama manusia memburu gorila adalah untuk mendapatkan kulit & dagingnya sebagai makanan. Gorila juga diburu untuk ditangkap hidup-hidup & dijual ke kebun binatang di luar habitat aslinya. Spesies gorila barat juga dibunuh karena sebagian dari mereka kerap memasuki lahan perkebunan milik penduduk setempat sehingga dianggap sebagai hama. Selebihnya, ancaman bagi populasi gorila di alam liar datang dari pengrusakan habitat & konflik bersenjata antar manusia.

Gorilla korban perburuan liar. (Sumber)

Sebagai akibat dari kombinasi banyak faktor tadi, gorila pun kini dikategorikan sebagai hewan yang terancam punah. Cara yang sudah ditempuh untuk menjaga kelestarian populasi gorila di alam liar adalah menjadikan lokas-lokasi yang ditempati gorila sebagai taman nasional yang dilindungi oleh petugas bersenjata. Belakangan, pemerintah setempat juga mulai menjadikan habitat liar gorila sebagai objek wisata alam liar. Namun kekhawatiran baru muncul karena para turis yang mengunjungi habitat gorila dikhawatirkan ada yang tanpa sengaja menularkan penyakit mematikan kepada gorila.  -  ©